Arah evaluasi ujian nasional
(unas) pemerintah Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin jelas.
Yakni menghapus unas, kemudian menggantikannya dengan evaluasi nasional (enas).
Kepastian perubahan ini diperkirakan muncul pekan depan.
Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP) selaku penyelenggara unas, yang bakal berganti enas, terus
menggeber rapat-rapat teknis persiapan penyelenggaraan periode 2015. Kemarin
misalnya, tim BSNP menggelar rapat dengan Badan Penelitian dan Pengembangan
(Balitbang) Kemendikbud.
Menurut dosen Universitas
Islam Negeri (UIN) Jakarta itu, perubahan dari unas ke enas tidak sekedar
pergantian nama saja.
Pria kelahiran Banda Aceh, 2
September 1952 itu menjelaskan, perubahan itu misinya ingin mengembalikan
fungsi ujian tahunan itu.
"Kita ingin
mengembalikan kembali ke fungsi evaluasi," jelas dia. Mulai dari evaluasi
sekolah, guru, hingga satuan pendidikannya.
Menurut Ramli, pengubahan
ini muncul dari kajian-kajian dan penyerapan aspirasi dari beberapa pihak. Jadi
tidak ditetapkan sepihak oleh Kemendikbud atau BSNP saja. Tetapi juga menjaring
persepsi dari masyarakat terkait pelaksanaan unas selama ini. Seperti persepsi
bahwa unas itu menjadi ujian "mati-matian" para siswa untuk mengejar
kelulusan.
Selain memastikan perubahan
itu, Ramli menuturkan rapat-rapat digeber untuk penetapan standar unas 2015.
Karena belum ada keputusan resmi, saat ini acuan kelulusan unas 2015 tetap
merujuk pada Permendikbud 44/2014.
Di dalam peraturan yang
diteken mantan Mendikbud Mohammad Nuh itu, nilai akhir kelulusan didapat dari
penggabungan nilai unas murni dan nilai sekolah. Porsi dua unsur itu sama
besar, yakni 50 persen.
Informasi di internal
Kemendikbud, rencana pengubahan unas menjadi enas ini sudah berseliweran.
Diantaranya ada yang menyebut bahwa penentuan kelulusan ujian 2015 nanti
dikembalikan ke sekolah. Peran pemerintah pusat untuk urusan kelulusan mulai
dikurangi.
Dikonfirmasi terpisah,
Mendikbud Anies Baswedan tidak mengeluarkan pernyataan pasti. Menteri asal
Kuningan, Jawa Barat itu tidak membantah, tetapi juga tidak membenarkannya. Dia
mengatakan saat ini Kemendikbud sedang fokus pada urusan evaluasi Kurikulum
2013 (K13).
"Akan saya jelaskan
setelah urusan ini (K-13) selesai. Nanti ada waktunya," kata Anies lantas
tersenyum.
Dia juga enggan mengomentari
kecenderungan pemerintah saat ini yang terkesan "pokoknya beda"
dengan pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Seperti diketahui program
Bantuan Siswa Miskin (BSM) di era SBY, diganti menjadi program Kartu Indonesia
Pintar (KIP) di era Jokowi. Kemudian program BPJS Kesehatan didompleng program
Kartu Indonesia Sehat (KIS). Lalu program keluarga harapan (PKH) di era SBY,
diganti menjadi kartu simpanan keluarga sejahtera (KSKS).
Sumber:
- http://www.jpnn.com/read/2014/12/25/277474/Ujian-Nasional-Dihapus,-Diganti-Evaluasi-Nasional-#
- www.uniqpost.com
0 komentar:
Posting Komentar